Beranda || Halaman Utama

APLIKASI - APLIKASI PENDUKUNG

Drs. H. Wahid Abidin, M.H. Ketua Pengadilan Agama Pekalongan	___________________. Wakil Ketua Pengadilan Agama Pekalongan
M. Munir, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Agama Pekalongan	Sutris, S.H., M.H. Sekretaris Pengadilan Agama Pekalongan

Info Tabayun
Januari 2019

Menampilkan Hasil Relaas Tabayun Permohonan Bantuan Panggilan Pengadilan Agama Tahun 2019

PENGERTIAN ZONA INTEGRITAS

1. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan;

3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik;

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58/KMA/SK/III/2019 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN

A. TIM KERJA

1. Dokumen rapat ZI (Pembentukan TIm Kerja)

1.1. Surat UndanganUndangan

1.2. Absensi Rapat

1.3. Notulen Rapat

1.4. Foto Kegiatan

2. Mekanisme Penentuan Tim Kerja

2.1. Berita Acara dan Laporan Pelaksanaan Seleksi

2.2. Riwayat Hidup dan Rekam Jejak Anggota Tim

2.3. Rekomendasi Pengadilan Tinggi Agama

3. SK TIm ZI

B. DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN ZI

1. Banner WBK/ WBBM

2. Dokumen Rapat

3. Rencana Kerja ZI

4. Jadwal dan Kertas Kerja Tim ZI

5. Penetapan Ketua PTA Tentang Rencana Kerja ZI

6. Dokumen Sosialisasi Pembangunan ZI

6.1. Sosialisasi Kepada Pegawai (Melalui Apel, Acara Khusus)

6.1.1. Foto Kegiatan

6.1.2. Undangan

6.1.3. Notulen

6.1.4. Pemasangan Banner di Lingkungan Kerja

6.2. Sosialisasi Kepada Masyarakat

6.2.1. Website

6.2.2. Media Sosial

6.2.3. Media Elektronik/ Cetak

6.2.4. Pemasan

6.3. Laporan Sosialisasi

C. PEMETAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN WBK/ WBBM

1. Undangan, Absensi Rapat ZI

3. Tindak Lanjut Monev

D. PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA

1. Role Model WBK/ WBBM

1.1. SK Role Model

1.2. Kuisioner Pimpinan

1.3. Pimpinan Memimpin Rapat Dinas

1.4. Daftar Absensi Pimpinan

1.5. Dokumen Proses Pemilihan Role Model

2. Pemilihan Agenda Perubahan

2.1. Rapat Pemilihan Agen Perubahan

2.2. Form Pemilihan Agen Perubahan

2.3. Hasil Vooting Pemilihan Agen Perubahan

2.4. SK Tim Agen Perubahan

2.5. Berita Acara Pemilihan Agen Perubahan

3. Budaya Kerja dan Pola Pikiran

3.1. Budaya Kerja Pengadilan Agama Pekalongan (sesuai kode edik ASN)

3.2. Pola Pikir Pengadilan Agama Pekalongan

3.3. Pembinaan dan Sosialisasi Penerapan Perubahan Budaya Kerja dan Pola Pikir

4. Komitmen Mutu ZI

4.1. Surat Pernyataan Komitmen Pembangunan ZI

4.2. Penandatanganan Komitmen Bersama

4.3. Penandatanganan Pakta Integritas

4.4. Apel Senin Pagi dan Jumat Sore

4.5. Rapat Berjenjang

4.6. Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penerapan Pembangunan ZI yang Melibatkan

Keterwakilan Masing-Masing Bagian

AREA II PENATAAN DAN TATA LAKSANA

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. Monitoring dan Evaluasi SOP

2. SOP Manajemen, Kepaniteraan dan Kesekretariatan

3. SK Penetapan SOP

4. Peta Proses Bisnis Pengadilan Agama Bogor

B. E-OFFICE

1. Penggunaan IT Dalam Sistem Pengukuran Kinerja Unit, Operasional Manajemen SDM (penggunaan SIPP,

MONEV PKT, SIKEP, Dll)

2. Dokumen Kinerja Satker

3. Dokumen Manajemen SDM yang Diambil Dari Aplikasi SIKEP

4. Capture Website, Aplikasi Layanan Serta Media Sosial

5. Undangan, Notulen Rapat, Absensi Rapat, Foto Rapat

C. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

1. SK Keterbukaan Informasi Publik

2. Laporan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

3. Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

AREA III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

A. PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI

1. Analisis Jabatan

2. Analisis Beban Kerja

2.1. SK Pembentukan Tim Penyusunan Analisa Jabatan, ABK dan Standar Kompetensi Jabatan

2.2. Undangan Rapat Penyusunan Analisa Jabatan, ABK dan Standar Kompetensi Jabatan

2.3. Daftar Hadir Rapat

2.4. Notulen Rapat

2.5. Foto Kegiatan Rapat

2.6. SK Pemberlakuan Analisa Jabatan, ABK dan Standar Kompetensi Jabatan

2.7. Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan

3. Rekap Analisis Beban Kerja

4. Monitoring dan Evaluasi Kebutuhan SDM Dalam Pemenuhan Jabatan

5. Laporan Monev dan Tindak Lanjut

B. POLA MUTASI DAN PROMOSI

1. SK Pola Mutasi dan Promosi

2. Monev Mutasi dan Promosi

3. SK Baperjaka

4. Rapat Baperjaka

5. Usulan Promosi dan Mutasi

C. PENGEMBANGAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI

1. Rencana Pengembangan Pegawai

2. Data Statistik Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Jabatan, Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan

3. Standar Kompetensi Jabatan

3.1. SK Pembentukan Tim Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

3.2. Undangan Rapat Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

3.3. Daftar Hadir Rapat

3.4. Notulen Rapat

3.5. Foto Kegiatan Rapat

3.6. SK Pemberlakuan Standar Kompetensi Jabatan

3.7. Standar Kompetensi Jabatan

4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Diklat

5. Analisis Kebutuhan Diklat Pengadilan Agama Bogor

6. Data Calon Diklat

7. Usulan Calon Peserta Diklat Pengadilan Agama Bogor

D. PENETAPAN KINERJA INDIVIDU

1. Perjanjian Kinerja Individu yang Terkait Dengan Kinerja Organisasi

2. Ukuran Kinerja Individu Memiliki Kesesuaian Dengan Indikator Kinerja Atasannya

3. Pengukuran Kinerja Individu Secara Priodik (bulan/triwulan/semester/tahunan)

E. PENEGAKKAN ATURAN DISIPLIN

1. Absensi, Ijin Keluar Kantor, Cuti, Izin Keluar Negri, dan Pengawasan Melekat

2. SK Penerapan 5R 3S

3. Inovasi Impelentasi Penegakkan Disiplin

F. SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

1. Pemutakhiran Data dan Dokumen pada Aplikasi SIKEP

2. Pemutakhiran Data dan Dokumen Aplikasi ABS SIKEP

AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS

A. UNDANGAN, NOTULEN RAPAT, DAFTAR HADIR, FOTO RAPAT PENYUSUNAN PERENCANAAN

B. DOKUMEN PEMANTAUAN PENCAPAIAN KINERJA BULANAN DIPIMPIN OLEH KEPALA SATUAN KERJA

C. DOKUMEN RENSTRA, RKT SERTA PK

D. DOKUMEN TURUNAN PK YANG MENDUKUNG PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat) Serta Mendukung Kegiatan Anti Korupsi (pengendalian gratifikasi penerapan SIPP, dan penanganan pengaduan masyarakat)

E. DOKUMEN IKU DAN REVIEW IKU YANG MENDUKUNG PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

F. DOKUMEN LKJLP

G. PROGRAM KERJA

H. LAPORAN TAHUNAN

AREA V PENGUATAN PENGAWASAN

A. PENGENDALIAN GRATIFIKASI

1. Sosialisai Melalui Banner

2. Pedoman Pengendalian Gratifikasi

3. SK Pengendalian Gratifikasi

B. PENERAPAN SPIP

1. Upaya Pengendalian

2. SK SPIP

3. SK Tim Pengawasan dan Pelaksanaan Kebijakan

4. Penilaian Resiko Atas Pelaksanaan Kebijakan

5. SK Penanganan Resiko

6. Penilaian Resiko per Bidang

7. Kegiatan Pengendalian Resiko

8. Sosialisasi Tanggap Darurat Musibah

9. Sosialisasi Maklumat KMA Nomor 1 Tahun 2017

10. Informasi dan Komunikasi Kepada Seluruh Pihak

11. Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Bulanan

C. PENGADUAN MASYARAKAT

1. Kebijakan Pengaduan Masyarakat

1.1. SK Petugas Informasi dan Pengaduan

1.2. SK Petugas Informasi Tim Pemeriksa Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelanggaran

Etika dan Profesionalisme yang Dilakukan Hakim

1.3. SK Pembinaan dan Pengawasan

1.4. SK Tim Klarifikasi

1.5. SOP Tentang Penanganan Pengaduan

D. HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

1. Laporan Pengaduan

E. MONEV PENANGANAN PENGADUAN

1. Laporan Pengaduan

F. WHISTLE BLOWING

1. Kebijakan Tentang Whistle Blowing

1.1. SK Tentang Whistle Blowing

2. Penerapan Whistle Blowing

2.1. SOP Tentang Penanganan Whistle Blowing

3. Evaluasi Penerapan Whistle Blowing

3.1. Laporan Pengaduan

4. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Penerapan Whistle Blowing

G. BENTURAN KEPENTINGAN

1. Kebijakan Tentang Benturan Kepentingan

1.1. SK Tentang Benturan Kepentingan

2. Identifikasi/ Pemetaan Benturan Kepentingan Dalam Tusi Pokok

3. Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan

3.1. Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Tentang Sosialisasi Benturan Kepentingan

4. Penanganan Benturan Kepentingan

4.1. Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Tentang Penanganan Benturan Kepentingan

5. Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

5.1. Laporan Pengaduan

AREA VI PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK

A. KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN

1. SK Standar Pelayanan Pengadilan Agama Bogor

2. SK Panjar Biaya Perkara

3. Formulir Prosedur Berperkara

4. Formulir Keterbukaan Informasi

6. Brosur Keterbukaan Informasi

7. Visualisasi Prosedur Berperkara

B. MAKLUMAT STANDAR PELAYANAN

1. Maklumat Pelayanan Meja Pengaduan

2. Maklumat Pelayanan PTSP

3. Maklumat Pelayanan Meja Akta Cerai

4. Maklumat Pelayanan Meja Pendaftaran

5. Maklumat Pelayanan Meja Informasi

C. SOP PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN

1. Layanan PTSP

2. Layanan Informasi

3. Layanan Posbakum

4. Layanan Sidang di Luar Gedung

5. Prosedur Penerimaan Perkara

6. Prosedur Panjar Biaya Perkara

D. REVIEW DAN PERBAIKAN SOP STANDAR PELAYANAN

E. SOSIALISASI/ PELATIHAN BUDAYA PELAYANAN PRIMA

1. Website Visi Misi PTA

2. Undangan Sosialisasi Maklumat

3. Daftar Hadir Maklumat

4. Daftar Hadir Maklumat

5. Website Maklumat

6. Foto Pengumuman

7. Website Alur Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

8. Website Alur Pemberian Informasi

9. Website Berita di Pengadilan

10. SK Juru Bicara

11. SK Pengelola Meja Informasi

12. SK Pengelola Website

F. INFORMASI TENTANG PELAYANAN MUDAH DIAKSES MELALUI BERBAGAI MEDIA

1. Foto Pelayanan Melalui Mesin Antrian

2. Foto Maklumat Pelayanan

3. Foto TV Antrian

4. Foto PC Box Antrian

5. Website Tata Tertib Persidangan

6. Website Informasi Biasa

7. Website Informasi Khusus

8. Website Katagori Informasi

G. TERDAPAT SISTEM PUNISMENT/ REWARD

1. SK Role Model

2. Sertifikat Role Model

3. Website Role Model

4. Website Hukuman Disiplin

H. SARANA LAYANAN TERPADU/ TERINTEGRASI

1. Foto PTSP

2. Foto SIPP Terbaru

3. SK Sidang di Luar Gedung Pengadilan

4. Jadwal Sidang di Luar Gedung Pengadilan

5. Foto Suasana Sidang di Luar Gedung Pengadilan

I. INOVASI PELAYANAN

1. Foto Mesin Antrian Sidang Berbasis E-KTP

2. Foto Mesin Antrian Pendaftaran

3. Foto Aplikasi E-Register PTA Jawa Barat

4. Foto Aplikasi E-Keuangan PTA Jawa Barat

5. Foto Aplikasi SIPP-Plus (ABT)

6. Foto Aplikasi SIPP-Edoc (Despa)

7. Foto Aplikasi Pendukung SIPP 2018

8. Foto Aplikasi Pedis

J. Terdapat Media Pengaduan Pelayanan

1. Foto Kotak Pengaduan

2. Website Statistik Pengaduan

3. Website Hukuman Disiplin

4. Website Tindak Lanjut Pengaduan

5. Website Alur dan Penanganan Pengaduan

6. Website Penyampaian Pengaduan

7. Website Formulir Pengaduan

8. Website Mekanisme Pengaduan

9. Website Pedoman Pengaduan

10. SMS Pengaduan

11. Website Siwas

K. SOP PENGADUAN PELAYANAN

L. UNIT PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN

1. SK KMA NO. 1-144/KMA/SK/I/2011

2. SK Ketua Penanganan Pengaduan

3. Website SMS Pengaduan

4. SK KMA Pedoman Penanganan Pengaduan

5. Foto Kotak Pengaduan

6. Foto Sarana Meja Pengaduan

M. TINDAK LANJUT SELURUH PENGADUAN PELAYANAN

1. Website Tindak Lanjut Pengaduan

N. TELAH DILAKUKAN EVALUASI ATAS PENANGANAN KELUHAN

O. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN

1. Qusioner IKM

P. PUBLIKASI HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

1. Dokumen Hasil Survey

2. Diumumkan di Website

Q. TINDAK LANJUT ATAS HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

1. Maklumat Pelayanan

2. Foto Informasi Pelayanan Informasi dan Siwas

R. RENCANA PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN PUBLIK

1. Pengembangan Aplikasi Pengadilan Agama Bogor

2. Foto Indek Kepuasan Masyarakat Touchscreen

3. Pengembangan Sistem Pengadilan Agama Bogor

S. TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS

1. Berita dan Pelayanan Terupdate di Website

2. Update SIPP Terbaru

3. Peringkat Pertama SIPP se Jabar

Artikel
Kegiatan Hukum / Hasil Penelitian
Pojok KPA

Artikel Hukum

1.ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN AL QURAN

2. IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA WARGA NEGARA

3 .LOGIKA DAN URGENSI SURAT AL-FATIHAH BAGI UMMAT MANUSIA

Artikel Lain

SUSUNAN MAJELIS HAKIM DAN JADWAL MEDIATOR PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN KELAS 1A

Rizqi dari Allah

Kita semua mengetahui bahwa Allah SWT yang maha tunggal yang memberikan Rizki. dengan Kehendak Nya kita merasakan berbagai nikmat Allah SWT. Rejeki melalui malaikat kemudian disampaikan ke mahluk baik langsung atau melalui perantara sesama manusia lainnya. Malaikat tidak pernah lupa atau lalai mencatat perintah-perintah Allah SWT. Dan Allah selalu menurunkan Rizqinya melalui Sebab dan akibat.

Bisa saja Allah SWT. menurunkan langsung apa yang diminta mahluknya di hadapannya langsung namun tidaklah demikian karena itu merupakan salah satu penjagaan dari Allah agar manusia tidak sombong dan menjadi kufur.

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah maka tidak seorangpun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Fathir: 2)

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ

“Dan jikalau Allah melapangkan rezki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat.” (QS. Asy Syuraa: 27)